Haironnisa, Haironnisa (2022) Efektivitas Peraturan Bupati No 6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. [Skripsi]
Awal.pdf
Download (1MB)
Bab I.pdf
Download (458kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (305kB)
BAB III.pdf
Download (40kB)
BAB IV.pdf
Download (224kB)
BAB V.pdf
Download (15kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (233kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
PERNYATAAN.pdf
Download (190kB)
abstrak.pdf
Download (343kB)
Abstract
Burung walet merupakan sumber daya alam yang perlu dilestarikan, oleh
karena itu budidaya atau penangkaran satwa tersebut juga penting untuk kebutuhan
ekonomi. Pembangunan sarang burung walet yang ada di Desa Bahaur Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
banyak yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati Murung
Raya No 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung walet bahwa berdasarkan pada pasal 10 adalah setiap orang atau badan yang
akan atau telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang
burung walet, atau mengubah dan memperluas tempat kegiatan usahanya wajib
memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang
diterbitkan oleh bupati melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu Kabupaten Murung Raya.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (field research)
yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa
yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut
penelitian kasus atau studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif
kualitatif.
Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai
berikut: pertama, Masih banyaknya masyarakat yang belum mengurus terkait
perizinan pembangunan sarang burung walet. Kedua, Upaya penegakkan hukum
dari pemerintah masih kurang maksimal terkait Perpub No. 6 Tahun 2018.
Ketiga,dikarenakan upaya penegakkan hukum yang kurang maksimal
menyebabkan kurangnya data pengusaha burung walet yang memiliki izin usaha
yang mengakibatkan tindakan wajib retribusi sulit untuk dilakukan dan Perpub
Nomor 6 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet di Desa Bahaur Hilir belum efektif berjalan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 06 Jan 2023 05:51 |
| Last Modified: | 06 Jan 2023 05:51 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/21507 |




