Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menjamin, melindungi dan
memenuhi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di dalam UU
No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak Pasal 21 Angka 3 dijelaskan bahwa untuk menjamin perlindungan dan
pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan
anak di daerah. Akan tetapi, di Kota Banjarmasin sendiri masih banyak ditemui
anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan yang hak-haknya tidak
sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah.
Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah
Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, 2). Untuk
mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam
perlindungan dan pemenuhan hak anak, 3). Untuk mengetahui perspektif hukum
ham terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di pemerintah daerah Kota
Banjarmasin.
Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dan jenis penelitian
yang digunakan yaitu hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dengan cara dokumentasi dan wawancara serta Teknik pengolahan data yang
digunakan yaitu Teknik editing dan deskripsi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah Kota
Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah dijalankan
dengan baik yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menjalankan programprogram dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hanya saja ada
beberapa kendala yang di hadapi yaitu berupa kekurangan dana dan tenaga kerja.
Program yang dijalankan pemerintah menurut Perspektif Hukum Ham Terhadap
Pemenuhan Hak Anak sudah mampu memenuhi hak-hak anak yang termuat dalam UU No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam pelaksanaan program tersebut
pemerintah juga menggunakan prinsip nondiskriminasi yang termasuk didalam asas hukum
ham.