Pengadilan Agama Pelaihari membuat penetapan asal-usul anak yang
tampak bermasalah. Anak tersebut lahir dari seorang ibu yang menikah lagi secara
sirri semasa iddahnya, persisnya setelah 3 hari resmi bercerai dari suami lamanya.
Dengan adanya penetapan ini, negara mengakui secara resmi anak tersebut
sebagai keturunan dari sang ibu dan suami barunya. Kasus ini menarik karena
penetapan asal-usul anak biasanya dikaitkan dengan status pernikahan orang
tuanya, yakni bisa ditetapkan sebagai anak sah jika pernikahan orang tuanya
sesuai aturan. Sementara pernikahan sirri orang tuanya ini tergolong fasid (rusak)
karena dilaksanakan semasa iddah.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan asal-usul anak yang
bernomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh. Peneliti ingin mengetahui duduk perkara dan
pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus ini. Peneliti juga melakukan
tinjauan hukum positif dan hukum Islam atas kasus ini. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum
melalui survai kepustakaan dan secara online. Setelah mengklasifikasikan bahanbahan yang didapat menjadi primer, sekunder dan tersier, peneliti
menganalisisnya secara deskriptif-kualitatif.
Dalam pertimbangannnya, majelis hakim menganggap bahwa suatu
pernikahan, baik sah atau tidak, dapat menjadi sebab untuk menetapkan nasab
anak. Dalam kasus ini, telah nyata terjadi suatu pernikahan. Sehingga, dapatlah
ditetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan para pemohon sebagai anak
mereka. Menurut peneliti, penetapan ini masih tidak sesuai dengan ketentuan UU
No. 1/1974 tentang Perkawinan. Pasal 42 UU ini menyatakan bahwa anak yang
lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah dapat dihukumkan sebagai
anak sah. Dalam perkara ini, pernikahan para pemohon berstatus fasid karena
dilaksanakan dalam masa iddah, sehingga menjadi pertanyaan apakah anak yang
lahir darinya bisa berstatus anak sah. Selanjutnya, peneliti juga menganggap
bahwa penetapan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Jumhur ulama
berpendapat bahwa pernikahan yang fasid wajib untuk di-fasakh (suami-istri
dipisahkan), dan jika tidak, yang terjadi adalah zina. Anak zina dinisbahkan hanya
kepada ibunya saja. Sementara dalam penetapan ini, sang anak dinisbahkan
kepada kedua orang tuanya. Untuk jelasnya, majelis hakim menganggap bahwa
para pemohon telah terbukti menikah secara resmi dua tahun setelah nikah sirri.
Sehingga mereka dapat dikatakan sebagai pasangan suami-istri yang sah. Namun
yang perlu dicatat, anak dalam kasus ini telah lahir jauh sebelum pernikahan resmi
tersebut. Sehingga peneliti beranggapan bahwa penetapan majelis hakim ini tetap
bermasalah.