Seiring dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur juga
perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini
telah memaksa manusia untuk berpikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk
dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Demi memenuhi
kebutuhan ekonomi membuat masyarakat lebih giat dalam memperoleh uang
atau penghasilan secara cepat dan mudah meskipun harus menghalalkan segala
cara, salah satunya adalah dengan berdagang atau berjualan, banyak kecurangan
yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya berjualan minuman
beralkohol secara ilegal, menjual minuman beralkohol secara oplos, bahkan
menjual belikan minuman secara bebas tanpa memikirkan besar kecilnya
kandungan alkohol yang ada didalam minuman tersebut.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di
Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran
dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Namun meski telah
diberlakukannya peraturan daerah ini, masih banyak peredaran dan penjualan
minuman beralkohol di pelosok desa dan warung remang-remang sehingga
menimbulkan efek negatif dimasyarakat.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan sosiologi hukum. Penulis melakukan observasi, wawancara, dan
dokumentasi dengan 3 Instansi Pemerintah dan 4 orang masyarakat yang berada
di lokasi-lokasi penelitian di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin
Timur.
Hasil dari penelitian ini implementasi peraturan daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman
beralkohol di Kecamatan Cempaga tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini
terlihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan daerah tersebut dengan mengkonsumsi dan mengedarkan minuman
beralkohol di tempat-tempat yang dilarang. Kendala pengimplementasian
peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 tentang
pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Cempaga salah satunya yaitu
kurangnya penyebaran informasi dan soialisasi dari pemerintah daerah.