Setiap manusia memiliki hasrat untuk melanjutkan keturunan dengan
melakukan perkawinan. Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang No 1
Tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal selama-lamanya, akan tetapi undang-undang perkawinan
membolehkan perceraian dengan alasan yang bisa ditanggung jawabkan secara
hukum. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang
Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya suami wajib
memberikan nafkah batin kepada istrinya. Terkait nafkah batin yang tidak terpenuhi
sehingga dikonversi menjadi uang, hal tersebut belum diatur dalam perundangundangan.
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama
Rantau dalam menghitung nafkah batin yang dikonversi menjadi uang serta
mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan
pendapatnya.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil wawancara yang
penulis lakukan dengan empat orang informan terkait cara menghitung konversi
nafkah batin diganti dengan uang. Teknik pengolahan data yang penulis gunakan
yaitu editing, deskripsi, dan matriks. Data yang telah diperoleh kemudian
dipaparkan lalu dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai tuntutan istri perihal nafkah
batin yang diuangkan, dalam menentukan nominalnya hakim Pengadilan Agama
berpatokan pada kesanggupan, kepatutan dan kelayakan suami. Hakim harus
menyesuaikan data penghasilan dari suaminya. Apabila pendapatan suaminya tidak
diketahui secara persis penghasilannya setaiap bulan, maka bisa dilihat dari Upah
Minimum Reginal (UMR) masing-masing daerah, serta melihat dari lamanya
nafkah batin yang tidak dilakukan dalam masa pernikahan. Dari empat orang
informan hanya ada satu informan yang menggunakan sistem konversi. Adapun
menggunakan rumus jurumetri, sebagai berikut: Biaya makan × 3 (tiga) kali sehari
× lamanya nafkah batin yang tidak dilakukan. Terkait ketentuan cara menghitung
nafkah batin yang dikonversi dengan uang landasan hukum yang digunakan hakim
yaitu Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (5) KHI,
SEMA No.3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.2.