Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyakannya percampuran harta pada
masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, ternyata
ada beberapa yang memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam
perkawinan bagi perempuan. Perlindungan tersebut menjadi daya tarik, karen
beberapa ditemukan masih kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bentukbentuk

upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi
perempuan serta alasan dan kendala dalam perlindungan hukum tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mengambil
data langsung di lapangan. Data pada penelitian ialah gambaran bentuk-bentuk
upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan.
Adapun sumber data yakni informan dengan lima keluarga. Data didapatkan
melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk perlindungan hukum
yang dilakukan oleh masyarsakat Kecamatan Sungai Tabuk diantaranya perjanjian
perkawinan, administrasi hak milik, dan melalui lembaga Pengadilan.
Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan ini
menunjukkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat Kecamatan Sungai
Tabuk. Adapun kendala yang dihadapi yakni masih berkembangnya kebiasaan
mencampurkan harta, pengaruh keluarga yang masih ikut campur terhadap harta
perkawinan, dan yang terakhir masyarakat yang masih tidak ingin membuat
perjanjian perkawinan di depan pegawai pencatat atau notaris karena biaya yang
mahal.