Hermanto, Daewo (2023) Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung (Studi Kasus Pembangunan Ruko di Kota Banjarmasin). [Skripsi]
AWAL.pdf
Download (896kB)
PERNYATAAN.pdf
Download (101kB)
ABSTRAK.pdf
Download (123kB)
BAB I.pdf
Download (431kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (315kB)
BAB III.pdf
Download (171kB)
BAB IV.pdf
Download (318kB)
BAB V.pdf
Download (7kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (135kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan dilatarbelakangi oleh
adanya temuan beberapa ruko yang tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (1), (10), dan
(11) Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin
Bangunan Gedung yang mana disebutkan bahwa ruko yang berbatasan dengan gang
harus memiliki batas minimal 0,8m atau 80cm dan memiliki drainase di kanan, kiri,
dan belakang ruko.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengetahui implementasi
sekaligus kendalan impementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009
tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hokum. Subjek penelitian ini adalah para pemilik ruko di 4 kecamatan di
Kota Banjarmasin dan perwakilan Satpol PP Kota Banjarmasin, sedangkan objek
penelitian ini adalah ruko yang berbatasan dengan gang, tetapi tidak memiliki jarak
0,8m/80cm dan tidak ada drainase yang berbatasan dengan gang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Kota Banjarmasin Nomor 8
Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung terutama berkaitan
dengan Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11) tidak terimplementasi di 4 ruko di Kota
Banjarmasin dengan bukti tidak adanya jarak minimal 80cm dengan gang serta
tidak menyediakan drainase. Hal ini terjadi karena adanya kesamaran substansi
kebijakan dengan tidak adanya sanksi tegas dan informasi yang kurang jelas yang
diberikan oleh pemerintah. Selain itu, kendala implementasi Perda Kota
Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung
terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para
pemilik ruko ketika mengurus izin bangunan. Pemerintah seolah pasif melakukan
sosialisasi perda tersebut, padahal Kota Banjarmasin sejak tahun 2010an sedang
dalam banyaknya perkembangan pembangunan ruko.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Editor Pro |
| Date Deposited: | 27 Mar 2023 02:39 |
| Last Modified: | 27 Mar 2023 02:39 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/22383 |




