Penelitian ini dilatarbelakangi, adanya kasus perkawinan berupa masa iddah
yang kurang dari 90 hari, namun sudah inkracht pada bentuk isbat nikah yang
terdapat pada putusan 230/Pdt.G/2022/PA.Bjm. Sehingga, Kepala Kantor Urusan
Agama menyikapi proses kelanjutannya berupa pelaksanaan pencatatan terhadap
putusan tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal ke beberapa Kantor Urusan
Agama (KUA) di kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa ada perbedaan pendapat
dan sikap dari tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyikapi
permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan sikap,
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang gugatan isbat nikah pada masa iddah
yang sudah inkracht. Serta alasan dan dasar hukum yang dipilih oleh Kepala Kantor
Urusan Agama di Kota Banjarmasin.
Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris (lapangan) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis.
Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Dengan subjek
terhadap 3 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin, yaitu Kantor
Urusan Agama di Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Tengah. Sedangkan, objeknya adalah Pendapat dan Sikap Kepala Kantor Urusan
Agama di Kota Banjarmasin.
Temuan penelitian: dari 3 informan yang berpendapat, Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah berupaya untuk mengkonfirmasi
dengan memeriksa dokumen terkait penerbitan akta nikah dan berkoordinasi
dengan pihak pengadilan dikarenakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam
memproses hasil isbat nikah tersebut yang didasarkan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 6
ayat (2). Adapun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat,
berpendapat bahwa tetap menaati perintah dari hakim (pengadilan) tanpa adanya
konfirmasi ataupun pemeriksaan kembali, didasarkan Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin
juga memiliki kecenderungan terhadap hal tersebut, didasarkan pasal 24 Ayat 1 UU
1945. Mereka memproses sesuai prosedur yang ada, jika diperintah pencatat, maka
dicatatkan. Kalau di perintah untuk mengulang akad nikah tersebut, maka
melaksanakan hal tersebut, dengan penekanan tanpa adanya konfirmasi.