Widieyanti, Ravieta (2023) Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan HST). [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (309kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (128kB)
BAB I.pdf
Download (310kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (376kB)
BAB III.pdf
Download (84kB)
BAB IV.pdf
Download (368kB)
BAB V.pdf
Download (66kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (200kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (8MB)
Abstract
Restorative Justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang
menitikberatkan kepada partisipasi korban, pelaku dan masyarakat dengan
mengutamakan perdamaian secara musyawarah berdasarkan Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif. Penyelesaian perkara dengan Restorative Justice sudah mulai di
praktekkan di Indonesia namun penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian
perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST serta terjadi hambatan bagi
Kejaksaan Negeri HST dalam menerapkan Restorative Justice.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Restorative Justice
dalam penyelesaian perkara tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST dan
hambatan bagi Kejaksaan Negeri HST dalam menerapkan Restorative Justice.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik,
wawancara, dokumentasi dan observasi.
Penelitian ini menghasilkan Penerapan Restorative Justice dalam
penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST sudah berjalan
dengan baik dan menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak sesuai dengan
peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan yang terjadi
ketika Penerapan Restorative Justice yaitu dari kedua belah pihak dan keluarga ada
yang tidak mau melakukan perdamaian, kurangnya pemahaman mengenai
pelaksanaan penghentian penututan berdasarkan Keadilan Restoratif dan
masyarakat beranggapan bahwa ada unsur pemaksaan dan unsur suap-menyuap
antara jaksa dengan pihak yang ingin mengajukan perdamaian .
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 11 May 2023 03:20 |
| Last Modified: | 11 May 2023 03:20 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/22974 |




