Latar belakang skripsi ini berawal banyaknya kasus-kasus mahar yang
kontroversial terjadi beberapa tahun terakhir ini sehingga banyak pro kontra saat
kasus mahar tersebut terjadi. Contoh kasus dengan mahar yang kontroversial di
Indonesia salah satunya yaitu pembacaan teks Pancasila di Yogyakarta, yang
dimana kalau dilihat mahar itu diberikan kepada pihak calon mempelai
perempuan tersebut tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, setiap ditanyai
alasannya mengapa memberikan mahar tersebut jawabannya meringankan beban
dari pihak laki-laki atau sebagainya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial
dan mengetahui bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan terhadap mahar kontroversial.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
deskritif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara
terstruktur. Setelah data tersebut terkumpul kemudian diklasifikasikan dan
dideskripsikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari pendapat Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) Kabupaten Balangan tentang mahar kontroversial tersebut.
Hasil penelitian terkait pendapat informan yang menyatakan dua variasi
pendapat dalam tentang kasus mahar tidak lazim, informan (I dan III) yang
berpendapat membolehkan memberikan mahar tidak lazim dengan alasan bahwa
mahar bukanlah rukun nikah dan lebih mengutamakan kesepakatan kedua belah
pihak terhadap pemberian mahar tersebut dengan dasar hukum yang digunakan
dari pendapat ulama Ibnu Al-Qayyim, para mayoritas ulama (Hanafi, Syafi‟I, dan
Hanbali) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30, 34 ayat (2), dan 38 ayat
(1), dan juga informan (II) yang berpendapat tidak membolehkan memberikan
mahar bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak
zatnya, seumpama barang yang dipinjam, maka tidak sah dijadikan mahar. Yang
akan menjadi makruh ketika ada salah satu diantara keduanya keberatan tentang
pemberian mahar tidak lazim tersebut.. Hal ini berdasarkan dalam Al-Qur‟an
surah Al-Qashas ayat 27, hadis riwayat Ahmad dan pendapat Imam Mazhab
Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan Pasal 32.