Adawiah, Rabiatul (2023) Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin). [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN BIA.pdf
Download (356kB)
AWAL BIA.pdf
Download (985kB)
ABSTRAK BIA.pdf
Download (276kB)
BAB I BIA.pdf
Download (439kB)
BAB II BIA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (475kB)
BAB III BiA.pdf
Download (28kB)
BAB IV BIA.pdf
Download (676kB)
BAB V BIA.pdf
Download (82kB)
DAFTAR PUSTAKA BIA.pdf
Download (224kB)
LAMPIRAN BIA.pdf
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi kedudukan Masjid At-Taqwa Banjarmasin
yang berstatus sebagai Masjid Besar di Kecamatan Banjarmasin Timur namun
tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sementara peraturan pemerintah
yang mengatur status masjid menyebutkan adanya bantuan tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen
Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa
Banjarmasin dan mengetahui dampak dari peraturan tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan menguraikan data deskriptif dengan
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini
adalah Pengurus Yayasan Masjid Besar At-Taqwa, Badan Pengelola Masjid Besar
At-Taqwa, Sekretaris Camat Banjarmasin Timur dan Lurah Kebun Bunga
Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan di Masjid Besar At-Taqwa yang berlokasi
di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 365 Kota Banjarmasin dan di Kantor
Kecamatan Banjarmasin Timur di Jalan Manggis Nomor 20 Kota Banjarmasin.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan
Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tidak
diimplementasikan pemerintah dari segi pembiayaan pada Masjid Besar AtTaqwa Banjarmasin sebab peraturan ini belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini
terjadi karena tidak adanya follow up dan controlling dari Pemerintah Kota serta
dari pengurus Camat terdahulu kepada pengurus Camat saat ini sehingga
Pemerintah Kecamatan yang saat ini menjabat tidak mengetahui informasi
mengenai kewajiban mereka dalam peraturan tersebut. Disisi lain, pengurus
Masjid Besar At-Taqwa juga tidak ingin masjid diintervensi pemerintah karena
akan menghilangkan peran Yayasan. Dampak positif dari peraturan tersebut pada
Masjid Besar At-Taqwa tidak ada sehingga mengakibatkan terbatasnya kegiatan
masjid dalam aspek idarah (manajemen organisasi), kurang optimalnya aspek
aspek imarah (kegiatan kemakmuran masjid) dan belum optimalnya aspek ri’ayah
(pembangunan fisik, sarana dan prasarana) dalam memenuhi standar masjid
sebagai Masjid Besar.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 07 Jul 2023 06:25 |
| Last Modified: | 07 Jul 2023 06:25 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/23523 |




