Masyarakat di Kota Barabai masih banyak yang membuang sampah
sembarangan dan seolah tidak peduli akan dampah dari sampah yang dibuang
sembarangan, banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, dan
pedagang di pasar Keramat Barabai yang membuang sampah juga tidak pada
tempatnya, TPS pun di Kota Barabai sudah tidak layak bahkan tidak ada. Pada saat
banjir bandang yang melanda Kota Barabai, begitu banyak sampah yang berserakan
di Kota Barabai sehingga berhari-hari untuk membersihkannya.
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini.
adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10
tahun 2013 dalam pengelolaan sampah di Kota Barabai dan untuk mengetahui
faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolan sampah di Kota
Barabai.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang
berlokasi di Kota Barabai. Adapun teknik analisis ini adalah deskriptif kualitatif
metode data dengan teknik wawancara, yang menjadi subjek dalam penelitian ini
masyarakat, Lurah, Pasukan Kuning danKabid Pengeloaan Sampah, sedangkan
objeknya adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai.
Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian bahwa.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun
2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Barabai belum maksimal disebabkan
oleh beberapa faktor, masyarakat yang kurang menyadari akan dampak dari
membuang sampah sembarangan, SDM seperti sarana/prasarana, anggaran serta
SDM sebagai penggerak dalam pengelolaan sampah, dan struktur birokrasi yang
terpecah-pecah menimbulkan kegagalan komunikasi yang mana mengakibatkan
sanksi tidak dapat terlaksana dan tentunya tidak memberikan efek jera pada yang
melanggar.