St. Rahmah, St. Rahmah (2023) Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam. [Skripsi]
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf
Download (74kB)
Awal.pdf
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Download (391kB)
BAB 1.pdf
Download (959kB)
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (905kB)
BAB 3.pdf
Download (576kB)
BAB 4.pdf
Download (979kB)
BAB 5.pdf
Download (545kB)
Daftar Pustaka.pdf
Download (556kB)
Riwayat hidup dan Lampiran lainnya.pdf
Download (4MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil penetapan hakim Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai konsideransnya dalam mengabulkan
permohonan yang diajukan oleh para pemohon untuk melangsungkan perkawinan
beda agama. Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak
yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturan yang tegas membahas
mengenai perkawinan beda agama tersebut. Berdasarkan hal tersebut, fokus
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin kawin beda agama.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian
hukum yang menggunakan sumber data primer berupa putusan permohonan
perkawinan beda agama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby. serta data sekunder berupa buku dan bahan bacaan
lainnya yang menunjung terkait permasalahan yang diteliti yakni mengenai
ketentuan dalam hukum Islam.
Hasil penelitian ini yaitu perkara permohonan perkawinan beda agama di
Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Pemohon 1 beragama Islam dan
Pemohon II beragama Kristen. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim
dengan pertimbangan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar 1945 serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975. Pengkabulan permohonan dengan dasar hukum pertimbangam hakim
tersebut jika ditinjau dengan ketentuan hukum Islam tidaklah sejalan berdasarkan
ketentuan hukum perkawinan dalam syariat hukum Islam. Perkawinan beda
agama tersebut menyalahi prinsip-prinsip perkawinan dalam syariat Islam serta
menimbulkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 31 Jul 2023 01:23 |
| Last Modified: | 31 Jul 2023 01:23 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24451 |




