Keberadaan pengurus RT pada kenyataannya selama ini masih sekedar
melakukan tugas yang sifatnya tradisional yaitu masih sebatas melaksanakan peranperan administratif seperti pencatatan mutasi kependudukan, pembuatan surat-surat
keterangan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk/KTP atau kepentingan
lainnya, serta pelayanan persuratan lainnya. Dengan kata lain, keberadaan dan
fungsi RT selama ini cenderung kurang terpikirkan dan tidak dioptimalkan padahal
RT merupakan salah satu komponen utama dalam konsep community-centered
local government.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor
penghambat fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu
Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti
menggunakan editing, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan fungsi RT di
Kecamatan Babirik Kabupaten HSU dalam pembangunan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berjalan tidak efektiv. Kriteria
kefektivitasan menjalankan target sesuai peraturan masih tidak terlaksana seperti
tidak ada kejelasan tujuan, RT setempat tidak pernah melakukan pemberdayaan
apapun, tidak ada kejelasan strategi, tidak ada proses analisis dan lain sebagainya.
Selain itu faktor penghambat tertinggalnya Kecamatan Babirik disebabkan faktor
internal seperti sumber daya manusia dengan pendidikan yang kurang mumpuni
sehingga mempengaruhi tindakan untuk pembangunan desa. faktor ekternal juga
mempengaruhi banyak warga yang tidak peduli dengan sekitar menyebabkan fungsi
RT kurang terrealisasi, pihak RT tidak terjalan ditambah warga setempat tidak ada
yang mau berpartisipasi demi kepentingan bersama.