Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Hakim Pengadilan Agama
Palangkaraya Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk yang mana dalam putusan tersebut
Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard). Karena Hakim memandang bahwasanya pada saat
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan, Pemohon I masi terikat
perkawinan yang sah dengan istri pertama. Adapun penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dan untuk mengetahui dasar hukum
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam memutus perkara
pada putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri.
Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum
yakni Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk. Pendekatan Undang-undang (Statute
Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) yang mengacu pada norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
kajian kepustakaan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku,
tulisantulisan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan perkawinan yang
dilangsungkan oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dengan melakukan poligami tanpa izin pengadilan karena
Hakim melihat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan
Pemohon I masih berstatus sah suami istri dengan istri pertama sehingga pernikahan
para Pemohon dianggap sebagai pernikahan poligami siri. Dasar hukum yang
digunakan oleh Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat
diterima adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018.