Ada dua problematika utama yang diteliti dalam penelitian ini. Pertama,
problematika sosiologis berkaitan masih banyaknya praktik wasiat dan hibah secara
lisan maupun tulisan informal (memenuhi rukun dan syarat, namun belum
dikukuhkan dalam akta wasiat dan akta hibah) yang terjadi di masyarakat. Muncul
persoalan jika pemberi hingga penerima wasiat dan hibah informal telah meninggal
dunia. Padahal subjek atau objek wasiat dan hibah tersebut belum memiliki legalitas
formal. Kedua, problematika yuridis mengenai belum diaturnya kewenangan
peradilan agama dalam melakukan pengesahan hukum terhadap praktik wasiat dan
hibah informal melalui isbat wasiat dan hibah di Peradilan Agama.
Beranjak dari latar belakang tersebut, berikut akan dipaparkan rumusan
permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana konsepsi perluasan kewenangan
isbat wasiat dan hibah di peradilan agama; (2) Bagaimana gagasan pengembangan
hukum dalam prosedur pemeriksaan, pembuktian dan penetapan perkara isbat
wasiat dan hibah di peradilan agama; (3) Bagaimana urgensi dan relevansi isbat
wasiat dan hibah di peradilan agama dalam upaya penyelesaian problematika yang
terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai
rumusan masalah tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
tujuh pendekatan penelitian yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara
deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi grand theory (teori makro), middle theory (teori meso) dan applied theory
(teori mikro).
Hasil penelitian ini: (1) Diperoleh temuan baru dalam hukum materiil
Undang-Undang Peradilan Agama berupa perluasan kewenangan peradilan agama
melalui isbat wasiat dan hibah guna melegalisasi wasiat dan hibah informal ketika
pemberi dan/atau penerima wasiat dan hibah informal telah meninggal dunia. Hal
itu didasarkan pada interpretasi hukum Pasal 49 huruf c dan d Undang-Undang
Peradilan Agama, interpretasi hukum Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman, penerapan kaidah yurisprudensi serta interpretasi hukum
Buku II Peradilan Agama. Selanjutnya, digagas teori hukum baru, yaitu teori
kewenangan komprehensif peradilan agama. (2) Diperoleh temuan baru pada
hukum formil dalam pemeriksaan perkara isbat wasiat dan hibah dengan
mendengar keterangan ahli waris utama pemberi wasiat dan hibah informal yang
kedudukannya tidak sebagai saksi. Kemudian, dalam pembuktian perkara digagas pemeriksaan setempat (decente) secara elektronik terhadap objek wasiat dan hibah
informal. Selanjutnya, dalam penetapan perkara isbat wasiat dan hibah, selain
diktumnya bersifat deklarator (pernyataan), juga digagas diktum bersifat
komdemnator (perintah) terbatas. (3) Urgensi isbat wasiat dan hibah di peradilan
agama dalam rangka perlindungan harta wasiat dan hibah informal serta
perlindungan jiwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan hibah dan wasiat
informal. Hal tersebut berkorelasi dengan hifż al-mȧl dan ḥifẓ an-nafs dalam
maqȧṣid al-syari‘ah. Relevansi isbat wasiat dan hibah sesuai dengan pembaruan
bidang akademis, yuridis, sosiologis serta bagi lembaga peradilan agama.
Ditemukan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum melalui penerapan
isbat wasiat dan hibah di peradilan agama.