Telah lebih dari 10 tahun Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Hulu Sungai
Tengah (HST) Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman
Beralkohol disahkan. Perda ini melarang 3 kegiatan yakni memproduksi minuman
beralkohol, mengedarkannya baik dalam konteks jual beli ataupun pemberian, dan
menyimpannya. Waktunya telah tiba untuk mengetahui implementasi dan
efektivitas perda ini.
Objek penelitian ini adalah implementasi perda No. 15/2011/Kab. HST dan
faktor-faktor penghambatnya. Subjek penelitian ini adalah 1) pembuat perda yakni
pemerintah Kab. HST dan anggota DPRD Kab. HST; 2) penegak hukum yakni
Satpol PP, Polres HST, dan Pengadilan Negeri Barabai; 3) masyarakat yang terdiri
dari kepala desa dan warga Kab. HST. Data penelitian dikumpulkan melalui
wawancara dengan subjek penelitian berjumlah 14 dari beberapa lembaga dan
anggota masyarakat seperti Satpol PP, Polres, Pengadilan Negeri, bidang hukum
Sekda, DPRD HST antara bulan Maret 2022 dan Januari 2023. Selain itu, peneliti
juga melakukan observasi di lapangan dan pengumpulan data tertulis melalui
Lembaga-lembaga penegak hukum. Penelitian berlokasi di 3 kecamatan di wilayah
Kab. HST yakni Kec. Barabai, Kec. Batang Alai Utara, dan Kec. Batang Alai
Selatan. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris.
Perda ini ketika diimplementasikan selama lebih dari 10 tahun, belum
mencapai tujuan dari pembuatannya yakni kasus pelanggaran terkait miras
kasusnya tinggal sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun, kenyataannya kasus�kasus pelanggaran terkait miras masih banyak terjadi sebagaimana terlihat dalam
putusan Pengadilan Negeri Kab. HST dan catatan kepolisian Kab. HST. Selain itu,
dimasyarakat juga banyak laporan mengenai orang yang mengonsumsi miras dan
yang berjualan. Dengan demikian perlu dianalisis apakah yang menjadi persoalan
di sini, saya melihat kepada 3 kemungkinan apakah ada masalah dari landasan
filosofis perda ini ataukah ada masalah pada aspek sosiologis masyarakat HST atau
masalahnya mungkin ada pada aspek yuridisnya.
Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini ada pada aspek yuridis.
Spesifiknya, masalah ada pada ringannya ancaman hukuman bagi pelanggar dan
inkonsistensi pada pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar. Para pelaksana perda
harus bersikap konsisten dalam melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar
dan lebih sering untuk menerapkan hukuman paling berat yang diharapkan
memberikan efek jera. Para pembuat hukum perlu secara serius mempertimbangkan
hukuman yang lebih berat bagi pelanggar daripada yang ada pada peraturan
perundangan-undangan saat ini.