Dalam hukum Islam tidak menjelaskan larangan pernikahan yang
disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa
perusahaan yang mengeluarkan kebijakan perjanjian pembatasan atau larangan
menikah bagi karyawan selama kontrak kerja. Oleh karna itu perlu adanya suatu
penelitian terhadap kebijakan ini, karena bisa dikategorikan sebagai pembahasan
baru. Karena dengan berlakunya kebijakan ini menyebabkan beberapa karyawan
menunda waktu pernikahannya sampai berakhir masa kontrak kerjanya. Hal trsebut
dapat menyebabkan kerugian atau kekhawatiran yang tidak terduga kepada
karywan. Oleh karna itu perlunya adanya penelitian khusus terhadap penelitian ini.
Dalam kesempatan ini peneliti melakukan sebuah wawancara terhadap ulama kota
Banjarmasin guna untuk memberikan pandangan terhadap permasalahan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi serta solusi
yang diberikan oleh ulama kota Banjasrmasin dalam menanggapi permasalahan
baru ini yaitu tentang pembatasan pernikahan bagi karyawan selama kontrak kerja.
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan melakukan
penggalian data melalui wawancara, penulis menggunakan Tanya jawab langsung
kepada informan secara lisan yang tertuju kepada pekerja dan pengusaha ketika
observasu awal dan kepada 7 ulama di kota Banjarmasin ketika melakukan riset.
Kemudian penulis menganalisi dengan analisis deskristif kualitatif
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama kota Banjarmasin
mempunyai bebera pandangan terhadap kebijakan tersebut. Ada 3 pendapat yang
bisa disimpulkan. Pendapat pertama itu ada 3 orang informan yang berpendapat
bahwa boleh-boleh saja memberlakukan kebijakan tersebut, karena terdapat
kemashlahatan dan selama dalam melakukan kontrak atau perjanjian itu dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pendapat kedua itu ada 3 informan juga
yang berpendpat membolehkan kebijakan itu asalkan mendatangkan mashlahat,
namun ketika kebijakan itu mendatangkan mafsadat atau menimbulkan sebuah
kemaksiatan maka perlulah ada kebijakan baru yaitu dengan memberikan
keringanan atau disebut dalam Islam Rukhsoh. Adapun pendapat ketiga itu ada 1
informan yang menyatakan tidak sependapat dengan kebijakan tersebut, karena
menurut beliau kebijakan ini menyalahi etika beragama, yang mana adalah
pernikahan itu sebuah perintah dari syari’at Islam, oleh karna ini kebijakan ini tidak
seharusnya membatasi atau melarang seseorang hendak menikah. Menurut beliau
masih banyak cara atau kesepakatan lain yang bisa dibuat dengan baik dan benar.