Anam, A. Syafiul (2023) Status Hukum Perkawinan Suami atau Istri yang Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Masters thesis, Pascasarjana.
1. PERNYATAAN.pdf
Download (235kB)
2. AWAL.pdf
Download (774kB)
3. ABSTRAK.pdf
Download (100kB)
4. BAB I.pdf
Download (389kB)
5. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (654kB)
6. BAB III.pdf
Download (639kB)
7. BAB IV.pdf
Download (339kB)
8. BAB V.pdf
Download (127kB)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (195kB)
10. LAMPIRAN.pdf
Download (220kB)
Abstract
Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah fasakh atau pembatalan
perkawinan. Dalam hukum Islam, fasakh atau pembatalan perkawinan bisa
disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah murtadnya suami atau
istri. Perkawinan murtad harus segera diakhiri, diputuskan dan dibatalkan
sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10.
Ulama 4 (empat) madzhab telah sepakat bahwa perkawinan murtad harus segera
diakhiri dan dipisahkan. Meskipun begitu, banyak orang yang tetap
mempertahankan hubungan perkawinan murtad dengan alasan Hak Asasi
Manusia. Karena hal ini status perkawinan suami atau istri yang murtad perspektif
hukum Islam dan Hak Asasi Manusia sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan suami
atau istri yang murtad perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Status
hukum perkawinan suami atau istri yang murtad merupakan masalah ijtihadi
sehingga yang dimaksud hukum Islam dalam tesis ini adalah pandangan ulama 4
(empat) madzhab. Selanjutnya penulis akan mengkaji status hukum perkawinan
suami atau istri yang murtad dalam pandangan Hak Asasi Manusia berdasarkan
instrumen-isntrumen Hak Asasi Manusia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian
kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali konsep
hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam status hukum perkawinan suami atau
istri yang murtad, landasan hukum yang dipakai oleh keduanya maupun nilai-nilai
yang terkandung dalam konsep keduanya. Setelah mengetahui konsep kedunya,
penulis akan membandingkan kedua konsep tersebut dan selanjutnya akan dianalis
secara filosofis dan yuridis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam perkawinan
suami atau istri yang murtad harus segera dipisahkan dan tidak boleh dilanjutkan.
Perpisahan perkawinan suami atau istri yang murtad ini menjadi ijma’ ulama 4
(empat) Madzhab. Ulama hanya berbeda pendapat terkait jenis perpisahan yang
harus dilakukan. Kewajiban memutus hubungan perkawinan murtad merupakan
bentuk ketaatan kepada Allah SWT sebagai konsekuensi syahadat yang telah
diucapkan. Selain itu kewajiba ini untuk menjaga agama, jiwa, akal dan keturunan
orang yang menikah serta untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan.
Hak Asasi Manusia memandang bahwa status hukum perkawinan suami atau istri
yabg murtad dikembalikan kepada masing-masing pasangan untuk melanjutkan atau mengakhirinya. Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku di
Indonesia memberikan pilihan bagi suami atau istri yang murtad untuk tetap
melanjutkan ikatan perkawinan atau mengakhirinya.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 11 Sep 2023 06:51 |
| Last Modified: | 11 Sep 2023 06:51 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24905 |




