Kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi sebagai salah
satu bentuk upaya menjaga stabilitas konstitusi. Sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi
memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dalam menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik. Mahkamah
Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun seiring berjalannya waktu Mahkamah
Konstitusi mengumumkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang
dalam melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08
Februari 2010 terkait Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Perpu KPK).
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach)
yakni menelaah peraturan perUndang-Undangan, teori dan asas-asas hukum.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi pustaka (library
research) dan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriftif kualitatif.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara eksplisit tidak termasuk pada ranah
Mahkamah Konstitusi tetapi melalui pertimbangan dampak yang ditimbulkan oleh
Perpu sama dengan Undang-Undang maka melalui yurisprudensi, Mahkamah
Konstitusi dapat melaksanakan pengujian Perpu terhadap Undang-Undang Dasar.
Namun kekuatan dan kelayakan dasar hukum yang digunakan Mahkamah
Konstitusi masih belum kuat.