Didasarkan pada Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb tentang izin poligami.
Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebab selama pernikahan pemohon
merasa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi yang dikhawatirkan dapat melakukan
suatu tindakan yang dilarang oleh norma. Dalam pernyataannya, pemohon bermaksud
untuk berpoligami dengan seorang remaja berusia 15 tahun (tergolong kategori Remaja
pertengahan yang dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu untuk menjalankan
kewajiban sebagai seorang istri kendati sebagian bisa untuk dijalani. Selain itu juga
berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi, resiko kematian ibu dan anak, juga
berimbas pada akses anak terhadap dunia pendidikan).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dengan
menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan
kepustakaan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran
atau deskripsi yang diteliti, mengacu pada sumber hukum yang memuat sudut pandang
Yuridis, Psikologis dan Kesehatan terkait Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb.
Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu pertimbangan majelis hakim berdasarkan
pada Q.S. an-Nisa/4:3, terpenuhinya syarat fakultatif dan alternatif pada Undang�Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga fakta hukum bukti otentik pihak
yang berperkara. Dengan amar putusan mengabulkan permohonan dari pemohon untuk
menikah lagi (poligami) dengan perempuan berusia 15 tahun dengan rekonvensi
penetapan harta bersama oleh istri pertama kepada pemohon. Selain itu, jika ditinjau
dari usia perkawinan, poligami tersebut termasuk perkawinan dibawah umur dan
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 karena minimal usia perkawinan sendiri yaitu
laki-laki dan perempuan berusia 19 Tahun. Terlihat bahwa Majelis Hakim hanya terpaut
pada alasan dan bukti otentik perizinan poligami saja tanpa memperhatikan subjek yang
akan dipoligami. Dari segi metodologi, Hakim hendaknya lebih akurat lagi dalam
mempertimbangkan suatu perkara, tidak hanya terpaut pada satu atau dua objek belaka
tetapi dengan fakta dan bukti yang akurat lainnya