Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuabah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Yang mana hal ini mempengaruhi tubuh
KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena adanya penambahan dan
pengurangan terhadap peraturan yang mengaturnya. Seperti adanya izin tertulis dari
Dewan Pengawas yang sebelumnya tidak diatur. Maka, muncul pertanyaan,
bagaimana tugas dan fungsi KPK dalam undang-undangnya pasca revisi? dan
bagaimana hambatan dari adanya izin tertulis oleh Dewan Pengawas?. Penelitian
bertujuan untuk mengetahui Tugas dan Fungsi KPK serta hambatannya terkait
kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin tertulis.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi
kepustakaan atau dengan menggunakan literatur baik buku hukum atau peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Pasca
revisinya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat
perubahan yang signifikan terkait dengan tugas dan kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi seperti perubahan kedudukan KPK yang dimasukkan
kedalam rumpun kekuasaan eksekutif atau sederhananya KPK merupakan bagian
dari cabang kekuasaan eksekutif yang mengakibat keindependenan KPK masih
diragukan. KPK juga dapat mengeluarkan SP3 jika penyidikan dan penuntutan
tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun yang justru hal ini dapat menghilangkan
asas keadilan dan kepastian hukum. Kemudian terkait dengan penggeledahan,
penyadapan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus mendapat
perizinan tertulis terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas yang justru hal ini
menyalahi pro justicia.
Dapat disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang KPK ini belum membawa
dampak yang baik terhadap tubuh KPK karena masih banyak terdapat
permasalahan didalam peraturannya. Kiranya ini bisa menjadi pertimbangan bagi
para pembuat hukum untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan asas
manfaat dan kegunaan dari peraturan yang dibuat. Penulis berharap
keindependenan KPK bisa dijamin oleh negara agar dapat maksimal dalam
memberantas Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dan juga kiranya penelitian ini
apabila terdapat kekurangan bisa di tambahkan bagi yang membacanya.