Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pasangan pernikahan siri
yang ingin membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banjarmasin. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, bagi
pasangan pernikahan siri dapat bersatu dalam kartu keluarga dengan syarat
mengguanakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak “SPTJM”. Keterlibatan
SPTJM ini menjadi langkah positif, karena dapat terdaftar dalam satu kartu keluarga
dengan status sebagai suami istri dan dapat membuat akta kelahiran anak dengan
mencantumkan nama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui proses pembuatan dan dampak kepenggunaan kartu keluarga
pernikahan siri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari delapan orang, diantarnya,
tiga dari pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang
terdiri dari, Ketua Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Staf Bagian Pembuatan
Dokumen Kependudukan, dan Staf Bagian Penerimaan, serta lima orang dari pelaku
pernikahan siri yang ingin membuat kartu keluarga.
Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa, proses pembuatan kartu
keluarga untuk pernikahan siri harus mematuhi sejumlah persyaratan yang telah
ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, antara
lain: 1) pasangan pernikahan siri harus berusia minimal 19 tahun, 2) menggunakan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di dalamnya harus menyertakan dua
orang saksi yang telah mempunyai kartu tanda penduduk. Dampak kepenggunaan kartu
keluarga memberikan manfaat signifikan seperti pembuatan akta kelahiran anak,
layanan BPJS, perubahan status KTP, dan penerimaan LPG 3 kg. Dampak positifnya
terhadap ketahanan keluarga melibatkan aspek ekonomi, kesejahteraan, dan
administrasi, sekaligus terkait dengan prinsip-prinsip maqashid syari’ah seperti
perlindungan keturunan, perlindungan harta, dan perlindungan jiwa. Perlu dicatat,
meskipun memberikan manfaat, kartu keluarga pernikahan siri memiliki implikasi
signifikan terkait keterbatasan legalitas dalam aspek ketahanan keluarga.
Kesimpulannya, bahwa kartu keluarga yang di dasarkan pada buku nikah lebih
diunggulkan daripada SPTJM dalam hal kemudahan penggunaan dan dalam rangka
memenuhi prinsip-prinsip maqashid syari’ah yang lebih luas, sekaligus memberikan
akses yang lebih baik dalam mendukung ketahanan keluarga.