Hamidah, Hamidah (2023) Praktek Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Di Desa Bincau Kabupaten Banjar (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif). [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (247kB)
AWAL.pdf
Download (5MB)
ABSTRAK.pdf
Download (262kB)
BAB 1.pdf
Download (741kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (946kB)
BAB III.pdf
Download (820kB)
BAB IV.pdf
Download (914kB)
BAB V.pdf
Download (515kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (513kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Tanah sangatlah erat sekali hubunganya dengan kehidupan manusia. Setiap
orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupan, untuk
matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Berkaitan dengan peran
penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan sebuah negara,
maka perlu pengaturan yang jelas, tepat, dan dapat mengakomodasi permasalahan
terkait pertanahan, khususnya mengenai hak atas tanah untuk mengatasi berbagai
permasalahan pertanahan. Mendapatkan hak atas tanah tersebut timbul adanya
hubungan antara satu atau lebih dari orang dengan orang lain yang mengakibatkan
terjadinya perpindahan hak atas tanah tersebut. Dalam hubungan antara satu orang
dengan orang lain dari segi hukum terdapat sesuatu yang dinamakan perikatan.
Dalam Hukum Islam jual beli atau transaksi jual beli tanah tentulah
bukan sesuatu yang dilarang, asalkan memiliki kejelasan hak milik, kewajiban yang
dilakukan dipenuhi, serta tidak berefek kepada sosial masyarakat dan juga jual beli
atau transaksi tersebut haruslah sesuai dengan syariat. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui praktek jual beli tanah tanpa sertifikat dan pandangan
Hukum Islam Positif terhadap jual beli tanah Desa Bincau Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar, dengan menerapkan jenis penelitian empiris yang diperoleh
langsung dari masyarakat melalui wawancara. Penelitian bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.
Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyakat terhadap
aturan yang ada dalam hukum serta tata cara dan sistem jual beli tanah, meski sah
berdasarkan Hukum Islam namun Berdasarkan Hukum Positif terdapat adanya
kelemahan hukum dalam transaksi jual belinya, yaitu lemahnya dalam pembuktian
jika sudah terjadi transaksi jual beli yang tanpa sertifikat karena tidak adanya
legalitas atau hitam di atas putih yang berisi suatu pernyataan atau perjanjian dalam
jual beli.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 15 Dec 2023 08:29 |
| Last Modified: | 15 Dec 2023 08:29 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25453 |




