Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah disebut dengan
desentralisasi, sehubungan dengan perangkat daerah, di dalam penjelasan umum
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Camat sebagai pemimpin kecamatan berkewajiban untuk menjalankan tugas dan
wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan
kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi tugas
dan fungsi camat dalam undang-undang tersebut, serta faktor penghambatnya.
Peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat Gambut di
dalam undang-undang tersebut serta untuk menelisik faktor-faktor penghambatnya
di lapangan.
Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun
langsung ke objeknya. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Kecamatan Gambut
Kabupaten banjar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari obsevasi dan
wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi camat
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yaitu belum sepenuhnya optimal. kurangnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. diperlukan
upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Camat harus mengadakan sosialisasi
dan edukasi yang lebih intensif serta memastikan informasi pemerintahan dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.