Wahyunita, Wahyunita (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 (Studi Kasus: Pantai Teluk Pamukan Desa Tanjung Samalantakan). [Skripsi]
Pernyataan keaslian tulisan.pdf
Download (447kB)
Awalan.pdf
Download (2MB)
ABSTRAK.pdf
Download (82kB)
BAB 1.pdf
Download (276kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (260kB)
BAB III.pdf
Download (178kB)
BAB IV.pdf
Download (701kB)
BAB V.pdf
Download (34kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (44kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025, peraturan ini merupakan
bentuk usaha pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk membangun setiap objek
pariwisata yang ada di Kabupaten Kotabaru, akan tetapi dalam penerapan
peraturan ini ada temuan yang mengindikasikan ketidaksinkronan antara aturan
dan praktik yang tejadi di lapangan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data penelitian yang
digunakan adalah kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan
mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang
erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung
Samalantakan. Peneliti mengumpulkan data-data dengan observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di olah melalui proses reduksi
data dan penarikan kesimpulan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan
analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yang telah ada.
Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan
kepariwisataan Kabupaten Kotabaru tahun 2018-2025 di objek wisata Pantai
Teluk Pamuka belum terimplementasikan dengan maksimal karena ada beberapa
faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut seperti: tidak di
bentuknya organisasi pokdarwis, adanya ketidak jujuran pemerintah desa tanjung
samalantakan dalam menjalankan amanah yang telah diberi, serta jarak objek
wisata yang cukup jauh dari Ibukota Kabupaten sehingga kurang mendapat
perhatian.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 16 Jan 2024 13:15 |
| Last Modified: | 16 Jan 2024 13:15 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25755 |




