Ruang publik berperan dalam mendefinisikan karakter sekaligus bernilai
sebagai aset bagi suatu kota. Ruang publik yang berkualitas tinggi dengan
lingkungan yang terpelihara baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial
masyarakat di perkotaan dengan menciptakan nilai tambah secara ekonomi
ataupun sosial. Namun, sekarang ruang publik Kota Banjarmasin telah dikotori
dengan vandalisme, ataupun poster-poster yang berserakan tidak pada tempatnya
dan tanpa izin dari pemerintah kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota
Banjarmasin dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda
Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan,
Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Dari Tindakan Vandalisme).Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan desktiptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan editing,
deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kota Banjarmasin
dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan
Kesehatan Lingkungan Dari Tindakan Vandalisme) telah berjalan sesuai SOP,
peran pemerintah kota banjarmasin yakni melakukan pengawasan, penataan dan
penertiban kepada vandalisme yang secara sembarangan dan tidak berizin, namun
pelaksanaannya berjalan tidak efektif, dapat dilihat dengan kasus yang semakin
tinggi dari tahun ke tahun dari 1.651 sampai diangka 1.690 kasus di tiga tahun
terakhir. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Banjarmasin adalah faktor hukum
yakni perda itu sendiri, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, masyarakat yang
tidak peduli dengan lingkungan sekitar, serta faktor kebudayaan yang
mempengaruhi masyarakat.