Menurut Tren Data Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama
Republik Indonesia tahun 2022 menyatakan terdapat 10 provinsi yang
dikategorikan sebagai daerah toleransi rendah di Indonesia salah satu provinsi
tersebut ialah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab dari rendahnya data tersebut
dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh perbedaan tipologi
masyarakat dalam penilaian data tersebut. Sebab lain juga muncul disebabkan oleh
adanya potensi konflik yang terjadi baik dalam intern beragama ataupun ekstren
beragama. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022
ini dibentuk bertujuan untuk merumuskan hal-hal yang dihadapi dalam
penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Provinsi Kalimantan
Selatan dan cara-cara mengatasi persoalan tersebut. Namun, dalam
pengimplementasiannya di lapangan masih kurang hal ini salah satunya disebabkan
oleh kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut di masyarakat. Tujuan
penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam
implementasi tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,
observasi dan dokumentasi dengan 4 instansi terkait yakni DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota
Banjarmasin serta 4 informan masyarakat yang berada di lokasi penelitian yaitu di
Provinsi Kalimantan Selatann.
Penemuan ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini belum
sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat
yang tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut disebabkan karena peraturan
ini masih tergolong peraturan baru, sosialisasi peraturan ini belum tersalurkan
secara merata kepada masyarakat. pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara
keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya dan terdapat 4 faktor
penghambat dalam pengimlementasian peraturan ini yakni pertama kurangnya
komunikasi, kedua kurangnya sumber-sumber, ketiga sikap pelaksana berlebihan
dan keempaat, terkendala dalam struktur birokrasi