Pemilihan Umum (Pemilu) telah berjalan lima kali sejak pemilu pertama
di tahun 1999 hingga pemilu terakhir pada tahun 2019. Setidaknya hingga ini
persoalan sengketa hasil pemilu masih berkelit bukan hanya pada pencegahan
pelanggaran tetapi juga penanganannya. Atensi terhadap wacana pembentukan
Peradilan Khusus masih sering dibicarakan dalam lingkup penelitian hukum,
namun pembicaraan tersebut belum memunculkan titik terang. Sedangkan hukum
mestinya harus berjalan sesuai dinamika kebutuhan di masyarakat, sehingga jika
terjadi penundaan terhadap pembaharuan hukum maka akan berpengaruh terhadap
keseimbangan hukum dan ketatanegaraan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
analisis dan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini
menggunkan metode studi kepustakaan yang kemudian diperoleh dalam tiga jenis
yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data yang sudah terkumpul kemudian
dialisis dengan menggunakan analisis hukum normatif.
Maka melalui penelitian ini akan diketahui beberapa kesimpulan yaitu.
Pertama, Konsep peradilan khusus sengketa hasil Pemilu menggunakan metode
litigasi yang bermuara di PTUN dengan model Ad Hoc dan putusan final dan
mengikat, sengketa diadili dengan sistem berjenjang tanpa upaya banding namun
ada upaya kasasi di PT-TUN dengan putusan final dan mengikat. Kedua,
penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK bukan merupakan sistem peradilan
berjenjang sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap kemungkinan
kekeliruan dalam putusan final dan mengikat yang telah diputus MK