Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik penombokan bibit
ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan ayam broiler di Desa Batu Mulya
Kecamatan Panyipatan yang dilakukan oleh para peternak dalam mengantisipasi
kerugian pada peternak karena adanya risiko ayam mati yang hanya ditanggung
oleh pihak peternak tanpa mengetahui faktor dari risiko tersebut. Oleh karena itu
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penombokan bibit
ayam pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya
Kecamatan Panyipatan dan untuk mengetahui bagaimana penanggungan risiko
pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan
Panyipatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Batu Mulya
Kecamatan Panyipatan. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara, studi dokumenter, dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk tektik
pengelohan data menggunakan teknik editing data, deskripsi, dan matriks. Untuk
menganalisis data yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1). Praktik penombokan bibit ayam
pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan
Panyipatan tidak sesuai dengan hukum perikatan Islam yang terletak pada syarat
terjadinya suatu perikatan yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan harus
didasari dengan iktikad baik para pihak yaitu dengan melaksanakan perjanjian atau
akad kedua belah pihak dengan kejujuran dan terhindar dari kecurangan. Selain itu
praktik ini tidak sesuai dengan syarat dalam hukum syirkah karena praktik tersebut
tidak terdapat pada perjanjian awal sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada
kesesuaian produktifitas yang mereka lakukan. 2). Penanggungan risiko pada
sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan
Panyipatan belum sesuai dengan hukum islam pada akad syirkah karena dalam
menetapkan penanggungan risiko yang hanya ditanggung peternak tidak dengan
mengetahui faktor dari risiko tersebut sehingga menimbulkan ketidak adilan antara
kedua belah pihak dan juga tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan
Islam yang terletak pada kontrak (perjanjian) yang harus ditentukan sesuai dengan
hak serta kewajiban masing-masing dengan didasarkan pada asas persamaan dan
kesetaraan yang dilakukan dengan kesepakatan berdasarkan suka sama suka.