Putri, Husna Maulida (2024) Analisis Praktik Endorsement Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Selebgram Banjarmasin). [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (82kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (114kB)
BAB I.pdf
Download (339kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (237kB)
BAB III.pdf
Download (128kB)
BAB IV.pdf
Download (293kB)
BAB V.pdf
Download (50kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (183kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat
perdagangan juga semakin maju dan berkembang. Maraknya praktik
endorsement di kota Banjarmasin membuat banyak tokoh bermunculan
dengan menawarkan jasa iklan melalui sosial media tak terkecuali
selebgram (selebriti instagram). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
praktik endorsement pada selebgram Kota Banjarmasin dan mengetahui
tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa endorsement.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif, yaitu
penelitian yang mengetahui praktik endorsement menurut hukum ekonomi
syariah dan mengumpulkan fakta di lapangan serta didukung oleh berbagai
data yang berasal dari penelitian kepustakaan dan dianalisis secara
deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Banjarmasin. Objek
penelitian yaitu praktik endorsement yang terjadi dan subjek penelitian yaitu
selebgram Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan secara
wawancara bersama informan yang memiliki kriteria beragama Islam, aktif
dalam praktik endorsement, memiliki minimal 10.000 pengikut di instagram
dan tinggal di Kota Banjarmasin. Data diolah melalui pemeriksaan data,
klasifikasi, deskripsi simpulan, dan matriks. Adapun teknik analisis adalah
menggunakan kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik endorsement yang
dilakukan oleh Selebgram Kota Banjarmasin telah memenuhi rukun dan
syarat ijarah (upah). Barang yang digunakan sebagai objek promosi pun
bukan merupakan barang yang haram atau bertentangan dengan syariat
agama. Namun, bahan atau materi yang dapat ditentukan bebas oleh pelaku
usaha dan dapat dilebih-lebihkan merupakan sebuah kebohongan atau
penipuan yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam serta tidak
sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman
Bermuamalah di Media Sosial yang memuat larangan untuk menyebarkan
hoax serta informasi yang memuat unsur kebohongan
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 24 Apr 2024 07:31 |
| Last Modified: | 24 Apr 2024 07:31 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26497 |




