Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang
dikeluarkaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Sebelumnya, sertifikasi halal di Indonesia hanya berlaku pada produk pangan,
obat-obatan, dan kosmetik. Namun, semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 33
tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, muncul kategori baru, yaitu produk
barang gunaan. Munculnya kategori baru ini tentunya menuai pro dan kontra di
Masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti persepsi pedagang
rebana di Martapura terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang
gunaan.
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, jenis
penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan
data menggunakan metode wawancara dengan sepuluh informan. Metode analisis
data yang digunakan dalam mengolah hasil wawancara dengan informan adalah
metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang rebana
di Martapura terbagi pada dua persepsi berbeda terhadap kebijakan sertifikasi
halal pada produk barang gunaan. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa
kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan cukup penting untuk
dilakukan guna menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen. Kedua, mereka
yang berpendapat bahwa sertifikasi halal pada produk barang gunaan khususnya
rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena mereka berpendapat selama
kulit yang digunakan dari hewan yang halal dan telah dikakukan penyamakan itu
sudah cukup walaupun belum dilakukan proses sertifikasi oleh BPJPH. Faktor
yang melatarbelakangi alasan persepsi mereka yang beranggapan sertifikasi halal
cukup penting dipengaruhi oleh faktor pemahaman dan sikap hukum yang cukup
baik dari pedagang rebana di Martapura. Kemudian faktor yang melatarbelakangi
alasan persepsi yang menganggap sertifikasi halal tidak terlalu penting
dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari pedagang
rebana di Martapura