Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi zakat yang belum sepenuhnya
dimanfaatkan yaitu zakat yang berasal dari sektor budidaya ikan. Dalam konteks
ini, budidaya ikan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi dalam
menyumbangkan zakat, mengingat pertumbuhan industri perikanan yang semakin
pesat di berbagai daerah Indonesia salah satunya di Kabupaten Barito Selatan.
Namun, implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam
pengelolaan zakat budidaya ikan masih memerlukan pemahaman mendalam,
kerjasama yang kuat antara Baznas dan pelaku usaha budidaya ikan, serta upaya
transparansi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Maka dari itu
penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam
mengimplementasikan peraturan tersebut, serta apa saja yang dihadapi dalam
menangani masalah tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten
Barito Selatan, dipilihnya Kabupaten Barito Selatan karena banyaknya
pembudidaya ikan ditempat tersebut, jika dilaksanakan pengambilan zakat kepada
para pembudidaya ikan dapat menambah dana zakat dan dapat disalurkan kepada
para penerimanya baik zakat konsumtif ataupun produktif. Data dan sumber data
dalam penelitian ini berasal dari informan juga literatur lainnya. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan editing, deskripsi, verifikasi,
matriks dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu saat ini Baznas Kabupaten Barito
Selatan belum mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan dikarenakan Baznas
Kabupaten Barito Selatan belum memberdayakan zakat budidaya ikan itu sendiri
dikarenakan beberapa alasan, yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh
Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang�Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya
Ikan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu
kurangnya kuantitas SDM pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan kurangnya
pengalaman dalam mengelola zakat budidaya ikan, sehingga tidak terlaksananya
pemberdayaan zakat budidaya ikan tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan
yaitu dengan meningkatkan kuantitas SDM pada Baznas tersebut.