Khairunnisa, Khairunnisa (2024) Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (94kB)
AWAL.pdf
Download (847kB)
ABSTRAK .pdf
Download (83kB)
BAB I.pdf
Download (151kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (135kB)
BAB III.pdf
Download (105kB)
BAB IV.pdf
Download (276kB)
BAB V.pdf
Download (59kB)
DAFTAR PUSTAKA_.pdf
Download (94kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (10MB)
Abstract
Sepeda listrik mulai banyak digunakan oleh masyarakat semenjak awal
tahun 2020 sebagai terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi
polusi dan lebih ramah lingkungan, akan tetapi rupanya timbul permasalahan baru
yaitu terdapat perbedaan antara sepeda biasa dengan sepeda listrik yang
menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui (1) Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun
2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor
Listrik di Kota Banjarmasin (2) mengetahui faktor-faktor yang menjadi
penghambat dalam Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45
Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak
Motor Listrik di Kota Banjarmasin.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode hukum
empiris dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum
Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek
dalam penelitian ini Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas dan masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Efektivitas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan
Menggunakan Penggerak Motor Listrik, kurang efektif dikarenakan masih banyak
masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menggunakan sepeda listrik
seperti tidak pada jalur khusus atau kawasan tertentu dan juga tidak menggunakan
atribut yang seharusnya digunakan oleh pengguna sepeda listrik seperti yang
tertuang pada peraturan tersebut. (2) Faktor penghambat atau kendala dalam
efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang
Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota
Banjarmasin yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi terkait Peraturan menteri
Perhubungan ini serta tidak adanya sanksi yang menyebabkan adanya kekosongan
hukum dalam peraturan menteri Perhubungan ini. Dalam hal lain kurangnya
kesadaran hukum serta ketaatan hukum masyarakat akan aturan tersebut
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 03 Jul 2024 00:46 |
| Last Modified: | 21 Jul 2025 03:28 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26987 |




