Aprilia, Noor Raissa (2024) Objek Jaminan Fidusia Yang Difidusiakan Ulang Tanpa Izin Kreditur (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam). [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (176kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (44kB)
BAB I.pdf
Download (388kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (316kB)
BAB III.pdf
Download (127kB)
BAB IV.pdf
Download (316kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (204kB)
Lampiran.pdf
Download (2MB)
BAB V.pdf
Download (108kB)
Abstract
Jaminan fidusia dilaksanakan dengan cara penyerahan hak kepemilikan
suatu benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dari debitur kepada kreditur
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang tetap berada pada pemilik
benda. Kecurangan yang dilakukan pihak debitur sering dilakukan di kalangan
masyarakat guna mencukupi kebutuhannya. Pasal 17 UUJF menyebutkan larangan
fidusia ulang, namun pada Pasal 23 dan 28 UUJF terdapat celah terjadinya fidusia
ulang. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah membahas akibat hukum dan
penyelesaian permasalahan ini dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum
Islam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menyiapkan sumber-sumber
yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung untuk menjawab
permasalahan dalam konteks masalah terkait pada penelitian ini.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih ada beberapa Pasal yang tidak jelas
mengenai larangan fidusia ulang serta masih terdapat beberapa Pasal yang
memperbolehkan melakukan perjanjian lebih dari satu perjanjian. Akibat hukum
dari permasalahan ini adalah ganti rugi, batalnya perjanjian yang sudah disepakati,
peralihan resiko dan membayar sanksi. Dalam Hukum Positif penyelesaian
perselisihan ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi, non-litigasi, dan parate
eksekusi. Sedangkan dalam Hukum Islam penyelesaian perselisihan ini dapat
dilakukan dengan cara perdamaian (shulhu), tahkim, qadha, dan Fatwa MUI Nomor
68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily menyatakan bahwa untuk
penyelesaian perselisihan ini dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah atau
Pengadilan Agama. Penulis berpendapat bahwa untuk penyelesaian perselisihan ini
bisa dilakukan melalui jalur litigasi dengan perihal gugatan wanprestasi, namun
sebaiknya dilakukan dengan jalur non-litigasi yaitu dengan mengganti barang yang
sama dan senilai harganya seperti barang yang sudah dijaminkan kepada kreditur
yang baru guna mengembalikan iktikad baik dari perjanjian yang sempat batal
karena pihak debitur melakukan kecurangan kepada kreditur yang lama.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 03 Jul 2024 04:27 |
| Last Modified: | 03 Jul 2024 04:27 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26995 |




