EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Objek Jaminan Fidusia Yang Difidusiakan Ulang Tanpa Izin Kreditur (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)

Aprilia, Noor Raissa (2024) Objek Jaminan Fidusia Yang Difidusiakan Ulang Tanpa Izin Kreditur (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam). [Skripsi]

[thumbnail of PERNYATAAN.pdf] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (176kB)
[thumbnail of AWAL.pdf] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (44kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (388kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (316kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (127kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (316kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (204kB)
[thumbnail of Lampiran.pdf] Text
Lampiran.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (108kB)

Abstract

Jaminan fidusia dilaksanakan dengan cara penyerahan hak kepemilikan
suatu benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dari debitur kepada kreditur
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang tetap berada pada pemilik
benda. Kecurangan yang dilakukan pihak debitur sering dilakukan di kalangan
masyarakat guna mencukupi kebutuhannya. Pasal 17 UUJF menyebutkan larangan
fidusia ulang, namun pada Pasal 23 dan 28 UUJF terdapat celah terjadinya fidusia
ulang. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah membahas akibat hukum dan
penyelesaian permasalahan ini dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum
Islam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menyiapkan sumber-sumber
yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung untuk menjawab
permasalahan dalam konteks masalah terkait pada penelitian ini.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih ada beberapa Pasal yang tidak jelas
mengenai larangan fidusia ulang serta masih terdapat beberapa Pasal yang
memperbolehkan melakukan perjanjian lebih dari satu perjanjian. Akibat hukum
dari permasalahan ini adalah ganti rugi, batalnya perjanjian yang sudah disepakati,
peralihan resiko dan membayar sanksi. Dalam Hukum Positif penyelesaian
perselisihan ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi, non-litigasi, dan parate
eksekusi. Sedangkan dalam Hukum Islam penyelesaian perselisihan ini dapat
dilakukan dengan cara perdamaian (shulhu), tahkim, qadha, dan Fatwa MUI Nomor
68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily menyatakan bahwa untuk
penyelesaian perselisihan ini dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah atau
Pengadilan Agama. Penulis berpendapat bahwa untuk penyelesaian perselisihan ini
bisa dilakukan melalui jalur litigasi dengan perihal gugatan wanprestasi, namun
sebaiknya dilakukan dengan jalur non-litigasi yaitu dengan mengganti barang yang
sama dan senilai harganya seperti barang yang sudah dijaminkan kepada kreditur
yang baru guna mengembalikan iktikad baik dari perjanjian yang sempat batal
karena pihak debitur melakukan kecurangan kepada kreditur yang lama.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 03 Jul 2024 04:27
Last Modified: 03 Jul 2024 04:27
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26995

Actions (login required)

View Item
View Item