Terdapat beberapa pedagang rokok ilegal di warung dan pasar yang ada di
Kota Banjarmasin, padahal sudah dilakukan pengawasan oleh Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin yang berwenang untuk mengatasi hal
tersebut. Beranjak dari latar belakang tersebut, penulis mengkaji lebih lanjut dalam
bentuk karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang membahas mengenai Peran Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin terhadap peredaran rokok
ilegal serta membahas tentang faktor-faktor yang menghambat pengawasan dan
pelayanan yang dilakukan.
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris melalui
pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin, Pasar Sudimampir dan beberapa warung
di sekitaran wilayah Kota Banjarmasin yang menjual rokok ilegal. Data terbagi
menjadi data primer dan data sekunder, yang mana data didapatkan dari sumber
wawancara dan studi dokumen, yang mana data tersebut kemudian dikumpulkan
secara sistematis dan dianalisis melalui teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin adalah
terbagi menjadi 5 yaitu: 1) menjaga; 2) mengawasi; 3) mengkoordinasi; 4)
menindak; dan 5) sosialisasi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengawasan
dan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
Banjarmasin terbagi menjadi 2 faktor yaitu karena faktor internal dan eksternal.
Faktor internal terbagi menjadi 3 yang meliputi: 1) mahalnya harga cukai yang
ditetapkan pemerintah; 2) sumber daya manusia dari Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin yang kurang; dan 3) kurangnya sosialiasi dan
edukasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor eksternal terbagi menjadi 3 yaitu
meliputi: 1) wilayah Kota Banjarmasin yang luas; 2) kurangnya kesadaran hukum
dari penjual dan pembeli; dan 3) kurangnya pengetahuan tentang rokok ilegal dari
masyarakat.