Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Pembentukan BPSK di setiap kota atau kabupaten diatur oleh Pasal 49 Ayat 1
UUPK. Kesadaran konsumen merujuk pada kondisi di mana individu atau
organisasi terlibat dalam proses pemilihan terhadap produk atau gagasan baru
yang diajukan. Jika produk yang tersedia adalah barang. Dalam konteks produk
berupa ide, pemilihan produk mencerminkan persetujuan konsumen terhadap
suatu gagasan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan dua rumusan masalah,
yaitu bagaimana peran BPSK dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan
bagaimana kendala BPSK dalam meningkatkan kesadaran konsumen. Untuk
tempat penelitian, peneliti memili BPSK kota Banjarmasin.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris (penelitian hukum
terapan), sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber
data dalam penelitian ini adalah berasal dari tiga informan yang dipilih secara
spesifik berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). Setelah data terkumpul maka peneliti
menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan
menggunakan metode berfikir induktif.
Hasil penelitian ini adalah pertama, Peran BPSK Kota Banjarmasin dalam
meningkatkan kesadaran konsumen dan memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak dan kewajiban konsumen adalah aspek penting untuk menjaga keadilan,
kepercayaan, dan stabilitas dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.
Selain itu peran BPSK juga memberikan sosialisasi dan pemberian layanan
konsultasi kepada konsumen. Kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesadaran
konsumen ada 3 yaitu keterbatasan pendanaan, aturan yang mengikat namun
eksekusi yang kurang dan SDM