Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Banjarmasin
merupakan salah satu lembaga Amil zakat, infaq dan sedekah sekaligus sebagai
lembaga sosial yang turut serta membantu dalam pengumpulan dan
pendistribusian secara tepat sehingga bisa sesuai dengan sasaran. Pasal 27
Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang zakat produktif, dana yang diperoleh
untuk menyalurkan dana zakat produktif adalah dana zakat, bukan dari infaq dan
shadaqah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui implementasi Pasal 27 Undang�undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis
Muhammadiyah Banjarmasin dan bagaimana hambatan dan upaya dalam
pengimplementasian tersebut.
Penelitian brjenis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti
melakukan wawancara tatap muka dengan 4 orang Pengelola Lazis
Muhammadyah yang ada di kota Banjarmasin, dan dianalisis menggunakan
analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk Implementasi Pasal 27
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis
Muhammadiyah Banjarmasin yaitu sudah melaksanakan penyaluran zakat
produktif kepada masyarakat sebagaimana Lazismu Al Far-U zakat yang
disalurkan untuk para UMKM dan pendidikan, sedangkan Lazismu Al Ummah
untuk gajih guru honorer yang bekerja, fakir miskin dan masyarakat fi sabilillah,
sedangkan untuk Lazismu Al-Mukhlisin juga banyak seperti Pendidikan,
Kemanusiaan, Kesehatan, Sosial, Dakwah dan Ekonomi dan Lazismu Al�Mujahidi juga jelas untuk orang miskin yang termasuk dalam kelompok 8 asnaf
yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, muaallaf, budak, orang
yang berhutang, orang yang berjihad dan anak jalanan, 2) Hambatan dan upaya
pengimplementasian Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasi seperti kekurangan
dana infaq, SDM pengelola yang kurang, pemahaman masyarakat yang kurang
dengan Lazis Muhammadiyah dan Penyaluran zakat kepada Masyarakat yang
kurang maksimal. Sedangkan untuk upayanya yaitu melakukan pemotongan hak
amil, 20% dari infaq dan 15% dari zakat, melakukan sosialisasi, melakukan
pengaturan dan penginfutan data agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran