Wakaf merupakan instrumen sosial Islam yang memberikan manfaat
ekonomis kepada masyarakat. Wakaf uang diatur dengan rinci di Indonesia, tapi
pelaksanaannya di Kalimantan Selatan belum memberikan manfaat kepada
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi
pengelolaan wakaf uang, menganalisis efektifitas hukum pengelolaan wakaf uang
dan memastikan strategi perbaikan kinerja Badan Wakaf Indonesia perwakilan
Kalimantan Selatan dalam mengelola wakaf uang.
Penelitian ini adalah studi lapangan (field research) atau penelitian hukum
empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diolah secara faktual,
runtut, dan sistematis dengan teknik editing, klasifikasi, dan interpretasi.
Selanjutnya untuk mendapatkan hasil temuan dalam penelitian ini dianalisis
berdasarkan teori efektifitas hukum, rekayasa sosial, sistem hukum dan kemitraan.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan wakaf
uang di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh BWI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam prosesnya diklasifikasikan 3
tahap yang penghimpunan, pengembangan investasi dan pendistribusian. Namun
sejauh ini impelementasi pengelolaan wakaf uang masih pada tahap pengumpulan
wakaf uang, sedangkan untuk tahap pengembangan investasi dan tahap
pendistribusian hasil manfaat belum bisa dilaksanakan.
Dalam kajian efektifitas hukum pengelolaan wakaf uang yakni Peraturan
Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan harta benda
wakaf dari 27 Pasal yang ada, hanya pasal 6 – 12 yang dapat dilaksanakan dan hal
ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum efektif. Adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi belum efektifnya peraturan tersebut adalah faktor peraturan,
faktor penyelenggara undang-undang dan faktor sarana prasarana. Namun, ada
satu faktor yang paling dominan yakni faktor penyelenggara undang-undang.
Berdasarkan teori rekayasa sosial bahwasanya peraturan tersebut belum mampu
menjadi sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakat untuk ikut serta
berwakaf uang.
Strategi penigkatan kinerja Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan
Selatan berdasarkan teori sistem hukum: Struktur hukum, memastikan
implementasi regulasi wakaf dapat dilaksanakan semua pihak, baik dari Badan
Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten/kota, LKS-PWU dan Para Nazhir
wakaf. Subtansi hukum, memperkuat eksistensi wakaf uang dengan instrumen
hukum tambahan seperti Peraturan Daerah. Budaya hukum, melaksanakan
vi
pengelolaan wakaf uang secara transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan
kepercayaan masyarakat. Penulis memberikan dua unsur tambahan ke dalam teori
sistem sebagai bagian novelty penelitian ini yakni unsur Politik hukum dan
Ekonomi Masyarakat. Unsur Politik Hukum, dimana kebijakan pimpinan sangat
menentukan terlaksananya pengelolaan wakaf uang. Sedangkan Unsur Ekonomi
Masyarakat, menjadikan para nazhir wakaf uang sebagai suatu profesi yang
menjanjikan sehingga perlu sekali peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan wakaf uang dan menciptakan
peluang kerja bagi masyarakat umum. Kemudian berdasarkan teori kemitraan
bahwasanya Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dapat
bersinergi dan bekerjasama dengan semua stakeholder untuk mensukseskan
pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan