Farhat, Ahmad (2024) Dekonstruksi Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Syiqāq di Pengadilan Agama. [Disertasi]
1 Pernyataan Keaslian.pdf
Download (180kB)
2 AWAL.pdf
Download (886kB)
3 Abstrak (Indonesia, Inggris, Arab).pdf
Download (287kB)
4 BAB I.pdf
Download (373kB)
5 BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (470kB)
6 BAB III.pdf
Download (497kB)
7 BAB IV KASUS.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (442kB)
8 BAB V PEMBAHASAN.pdf
Download (432kB)
9 Daftar Pustaka.pdf
Download (189kB)
10 LAMPIRAN (Daftar Riwayat Hidup).pdf
Download (109kB)
Abstract
Disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan
dengan menelaah dan mempelajari sejumlah bahan hukum atau dokumen hukum
berupa putusan pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan, buku-buku,
kitab, tulisan ilmiah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalah
yang diteliti.
Penelitian ini beranjak dari ketidaksinkronan aturan yang mengatur
persoalan syiqāq dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian,
ketidaksinkronan pengaturan tersebut berpengaruh terhadap praktek penangan
perkara perceraian dengan alasan syiqāq/pertengkaran terus menerus di
Pengadilan Agama.
Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf f KHI ditentukan, salah satu alasan perceraian adalah “antara
suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Alasan perceraian inilah
yang kemudian secara sederhana dipahami sebagai syiqāq dalam hukum Islam,
yang kemudian dalam penanganan perkaranya diterapkan ketentuan Pasal 76
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
menmenentukan sebagai berikut:
(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga
masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.
terhadap ketentuan ini dalam prakteknya relatif tidak ada problem. Namun
kemudian dalam perjalanan lebih lanjut berkembanglah pendapat yang pada
intinya “memisahkan” antara syiqāq dengan pertengkaran terus menerus sebagai
alasan perceraian, pendapat ini kemudian dilegitimasi ke dalam Prdoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin/Buku II)
yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 pada huruf b ditentukan sebagai berikut : “Gugatan atas
alasan syiqāq harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara syiqāq,
bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian
dijadikan perkara syiqāq”.
| Item Type: | Disertasi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 18 Sep 2024 03:30 |
| Last Modified: | 18 Sep 2024 03:30 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27869 |




