Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus diakui, diyakini, dan
diamankan. Seorang anak berhak atas keadilan, kepastian hukum dan tidak
menanggung akibat kesalahan orang tuanya seperti akibat perkawinan yang cacat
hukum. Di Pengadilan Agama, terdapat perbedaan Para Hakim dalam menetapkan
Perkara Permohonan asal-usul anak. Perbedaan tersebut melahirkan konsekuensi
hukum yang berbeda bagi anak yang dimohonkan sehingga menimbulkan
ketidakadilan bagi sebagian anak.
Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memutus perkara permohonan
Penetapan asal-usul anak dan untuk menganalisa hukum progresif dalam penetapan
asal-usul anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini yaitu
metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus. Bahan hukum
primer berupa Penetapan asal-usul anak Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Banjarmasin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pertimbangan Hakim di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam menetapkan permohonan asal-usul
anak terbagi pada dua faksi pemikiran, yaitu: Pertama faksi menolak yang secara
substantif melahirkan penetapan tekstual positivis, yaitu penetapan yang
pertimbangannya tekstual pada perundang-undangan maupun hukum Islam yang
bersumber kitab-kitab klasik yang sudah kurang sesuai dengan problematika hukum
yang ada masyarakat. Sehingga kurang memberikan keadilan, perlindungan hukum
dan memberikan mudharat bagi anak. Kedua faksi mengabulkan, baik dari
pernikahan sah, atau bermasalah secara materiil, formil maupun keduanya,
Penetapan ini mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis, maupun
historis dan tetap mempertimbangkan aspek yuridis yang berpihak kepada anak,
sehingga melahirkan penetapan yang progresif. Penetapan kontekstual yang
mengakomudir perubahan sosial di masyarakat, dapat menyelesaikan problematika
hukum masyarakat, memberikan keadilan yang hakiki, perlindungan hukum dan
memberikan maslahat bagi anak.
Hukum Progresif dalam Penetapan asal-usul anak oleh Hakim di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melahirkan Penetapan yang ideal yang
mengedepankan kemaslahatan anak, hukum yang dibentuk dalam penetapan
bersifat menolak kemudharatan yang lebih besar, responsif, kontekstual dengan
perubahan hukum dan sosial masyarakat, memberikan keadilan yang hakiki (Moral
Justice), baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan sosial (sosial
Justice)