Penelitian ini dilatarbelakang adanya perbedaan amar putusan antara
putusan di tingkat kasasi putusan nomor: 1313/K/Ag/2023 dan banding terhadap
putusan di tingkat pertama mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas
keterlambatan pembayaran terhadap objek murabahah yang diajukan oleh
penggugat dalam perkara pada penelitian ini. Putusan di tingkat pertama
menyatakan masuknya perkara ke dalam kewenangan absolut pengadilan agama
dikarenakan masuknya penggugat sebagai pihak yaitu pemasok dalam murabahah
sehingga gugatan tersebut dikatakan sebagai sengketa murabahah yang termasuk
ke dalam ekonomi syariah, sedangkan di tingkat banding dan kasasi memiliki
putusan yang sama yang menyatakan masuknya perkara ini ke dalam kewenangan
peradilan umum dikarenakan jual beli yang dilakukan ialah diantara penggugat
dan tergugat II sebagai nasabah dari akad murabahah sehingga penggugat tidak
termasuk dalam akad murabahah yang dilakukan tergugat I selaku bank dan
tergugat II dan juga memandang bahwa akata jual beli yang dilakukan tidak
berdasarkan prinsip syariah sehingga termasuk ke dalam perdata umum.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dalam penelitian ini berupa isi
putusan dan pendapat salah satu hakim yang berkaitan dengan putusan yang
didapatkan melalui metode studi pustaka, studi dokumen, dan juga wawancara
sebagai pendukung. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara
kualitatif yaitu pembahasan dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.
Hasil temuan pada penelitian ini bahwa putusan di tingkat kasasi tidak
berkesesuaian dengan dengan kewenangan absolut pengadilan agama karena
menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum. Hal
tersebut dikarenakan putusan kasasi dan banding mengkategorikan sengketa ini
sebagai perdata umum, yang seharusnya melihat kepada posisi Penggugat sebagai
pemasok dalam akad murabahah yang menunjukkan adanya hubungan hukum
yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditekankan dalam teori keabsahan
murabahah menurut fikih dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, gugatan Penggugat
terkait keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I merujuk pada akad lisan
murabahah, yang merupakan bagian dari akad murabah yang dilakukan dalam
perkara ini. Putusan kasasi yang menitikberatkan pada akta jual beli sebagai
formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat berdampak
buruk terhadap eksistensi peradilan agama kedepannya dalam menangani
sengketa ekonomi syariah.