Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga
yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha secara cepat, efisien, dan biaya murah diluar pengadilan. Berdasarkan
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK), putusan BPSK memiliki sifat final dan mengikat (final
and binding), yang berarti wajib dipatuhi dan langsung dapat dilaksanakan
oleh para pihak. Namun, Pasal 56 UUPK memberikan ruang keberatan ke
Pengadilan Negeri, yang menciptakan dinamika dalam pelaksanaan putusan
tersebut, sehingga dari adanya kontradiksi pasal tersebut melatarbelakangi
penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan teori
keadilan, prinsip transparansi, teori perlindungan konsumen, dan hierarki
hukum Hans Kelsen. Putusan BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 54
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK), memiliki sifat final dan mengikat untuk memberikan kepastian
hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. Namun, Pasal 56 UUPK
membuka ruang keberatan ke Pengadilan Negeri, yang menimbulkan
tantangan dalam implementasi sifat finalitas tersebut.
Berdasarkan teori keadilan, putusan BPSK mendukung perlindungan
terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih lemah, sementara prinsip
transparansi memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan
secara terbuka dan adil. Dalam perspektif hierarki hukum Hans Kelsen,
putusan BPSK memiliki validitas karena bersumber dari norma yang lebih
tinggi, yaitu UUPK. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi
keberatan dan penguatan kelembagaan BPSK untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa konsumen