Banyak universitas yang ada di Negara Indonesia yang memprogramkan
bantuan pendidikan berupa beasiswa. Mereka bekerjasama dengan pihak instansi
yang ingin memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dll, seperti instansi per
bankan konvensional. Perbankan konvensional adalah bank yang pada dasarnya
menjalankan kegiatan usahanya dengan mencari keuntungan, mengambil sebuah
manfaat berupa kelebihan ataupun tambahan dari usahanya (bunga). Berdasarkan
permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat ulama kabu
paten banjar terkait hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional dan
dasar hukum mereka.
Metode penelitian ini yaitu metode penelitan hukum empiris, menggunakan
pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian bertempat di kabupaten banjar
dengan teknik pengumpulan data secara wawancara. Sedangkan teknik analisis data
yang digunakan ketika data sudah terkumpul menggunakan teknik deskriptif kuali
tatif.
Pendapat para ulama yang peneliti wawancarai terbagi kepada 2 yaitu per
tama membolehkan menerima beasiswa dari perbankan konvensional yaitu in
forman ke 3 dengan dasar hukum HR Muslim No. 1015 dan informan 7 dengan
dasar hukum Kaidah Fikih (idza Ijtama’a al-halal wa al-Haram Ghullib al-Haram).
Kedua tidak memperbolehkan menerima beasiswa dari perbankan konvensional
yaitu informan 1 dengan dasar hukumnya HR. Muslim, no. 1598, informan 2
dengan dasar hukumnya HR Bukhari no. 2084, informan 4 dengan dasar hukumnya
HR Ath Thabrani No 1871, informan 5 dengan dasar hukumnya HR. Ahmad dan Al
Baihaqi dalam Syu’abul Iman. dan informan 6 dengan dasar hukumnya Q.S Al
Baqarah (275) dan H.R. Haitsami, No. 437. Intisari dari setiap hadis yang menjadi
dalil terkait penerimaan beasiswa tersebut menjelaskan tentang berbahanya dosa
seorang pelaku riba dan orang yang memakannya serta laknat Rasullulah SAW
Kepada mereka, adapun dalil ayat al-Quran Al-Baqarah 275 menjelaskan tentang
pelaku riba itu menentang secara langsung hukum yang telah ditetapkan haram oleh
Allah SWT dengan menghalalkannya dan memakannya. Adapun kaidah fikih yang
ditetapkan sebagai dalil menurut penulis tidak tepat sebagai dalil pada pembahasan
mengenai harta riba