Jual beli merupakan perikatan dengan akad persetujuan atau perjanjian antara
dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka sama
suka dan dibenarkan dalam hukum. Namun, tidak demikian yang terjadi pada kasus
di Kota Banjarbaru, di mana jual beli harta waris berupa hak atas tanah dilakukan
tanpa persetujuan seluruh ahli waris, padahal hak atas tanah tersebut merupakan
hak dari seluruh ahli waris atas peninggalan harta waris. Berdasarkan latar
belakang tersebut penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi dengan
tujuan menjawab rumusan masalah yaitu deskripsi sengketa dan upaya
penyelesaian sengketa jual beli tanah waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya
(studi kasus di Kota Banjarbaru).
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri
Banjarbaru yang merupakan tempat penyelesaian sengketa secara litigasi dan di
LBH Peduli Hukum dan Keadilan berperan dalam pendampingan penyelesain
sengketa. Data terbagi menjadi data primer dan data sekunder, yang mana data
didapat melalui wawancara dan studi dokumen dan kemudian dilakukan analisis
secara sistematis dengan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus yang terjadi di Kota
Banjarbaru, sengketa terjadi dikarenakan pada saat pembeli ingin melakukan
proses balik nama sertifikat, tidak mendapatkan tanda tangan sebagai bentuk
persetujuan peralihan hak atas tanah oleh ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan,
karena jual beli dilakukan sejak awal secara bawah tangan (tanpa akta otentik yang
memiliki kekuatan pembuktian) atas jual beli atau utang piutang. Upaya
penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pada kasus
ini yaitu, penyelesaian sengketa non-litigasi yang berupa negosiasi antar pihak
yang bersengketa, akan tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan dalam
negosiasi, sehingga dilanjutkan ke ranah litigasi (pengadilan), pada Pengadilan
Negeri Banjarbaru, di mana tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan tahapan
persidangan. Selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan
Keadilan berperan dalam mendampingi pihak bersengketa sesuai dengan peraturan
peundang-undangan terkait.