Praktik gadai tanah berdasarkan hukum adat masih berlangsung di
masyarakat pedesaan, terutama sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan ekonomi
yang mendesak. Meskipun peraturan hukum sudah mengatur praktik ini,
pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga
berdampak pada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian jual beli hidup (sanda) tanpa batas waktu
yang dilakukan di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masing-masing
pihak serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan perlindungan
hukum tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris
dengan bentuk studi kasus tunggal (single case study). Lokasi penelitian yang
dipilih adalah Desa Simpang Empat. Sumber data terdiri dari data primer dari
informan dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli
waris penerima jual beli hidup (sanda) dan dokumentasi berupa surat perjanjian jual
beli hidup. Adapun teknik analisis data adalah menggunakan teknik deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada praktik
jual beli hidup (sanda) atas tanah tanpa batas waktu yang dilakukan oleh MD dan
JA belum sepenuhnya dipahami oleh ahli waris penerima jual beli hidup (sanda).
Akibatnya, para ahli waris yang terlibat tidak terlindungi haknya dan menghadapi
risiko karena kurangnya mekanisme perlindungan hukum yang memadai dalam
perjanjian jual beli hidup (sanda) tanpa batas waktu tersebut. Minimnya
pengetahuan hukum di masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, dominasi sistem
budaya, ketidakjelasan perjanjian, kesenjangan pemahaman antara hukum Islam,
hukum positif, dan budaya lokal, serta prosedur hukum yang rumit, menjadi
kendala dalam perlindungan hukum pada kasus ini.