Kontrak kerja pada karyawan ritel modern di Banjamasin mengikuti
kontrak kerja yang sudah di tetapkan ritel modern, salah satu perjanjian kontrak
kerjanya adalah pemotongan gaji karyawan sebagai tanggung jawab terhadap
barang yang hilang atau rusak. Maka semua karyawan pada gerai ritel modern
yang kehilangan atau kerusakan tersebut dipotong gaji sesuai dengan total barang
yang hilang atau rusak. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kehati-hatian
dan ketelitian para karyawan. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mekanisme pemotongan gaji karyawan ritel modern di Banjarmasin sebagai ganti
rugi barang yang hilang atau rusak dan persepsi karyawan ritel modern mengenai
pemotongan gaji sebagai ganti rugi barang yang hilang atau rusak.
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data
wawancara dan dokumen. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan persepsi
karyawan ritel modern di Banjarmasin terhadap pemotongan gaji sebagai
ganti rugi barang hilang atau rusak kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh pertama, mekanisme
pemotongan gaji karyawan ritel modern di Banjarmasin sebagai ganti rugi barang
yang hilang atau rusak adalah dengan sistem kompensasi kerugian dilaksanakan
melalui pemotongan gaji karyawan, yang dihitung berdasarkan persentase yang
ditentukan sesuai dengan posisi masing-masing. Penghitungan barang yang hilang
atau rusak di peroleh setiap satu bulan kemudian dan beberapa penyebab
terjadinya pemotongan gaji ini seperti barang yang diterima rusak dan tidak bisa
dikembalikan karena di bawah limit barang yang dapat diganti rugi, barang digigit
hewan seperti rayap dan tikus, dan kerusakan atau kehilangan lainnya yang di luar
kendali karyawan. Orang-orang yang kurang bertanggungjawab juga merugikan
pihak karyawan seperti mencuri atau merusak kemasan barang. Kedua, beberapa
karyawan merasa keberatan dengan adanya pemotongan gaji sebagai ganti rugi
barang yang hilang atau rusak dengan alasan ketidakadilan pembebanan tanggung
jawab, kekhawatiran terhadap keamanan pekerjaan, dan kurangnya transparansi
dalam perhitungan. Ada beberapa karyawan tidak keberatan untuk diterapkan
dengan alasan mendorong rasa tanggung jawab dan terus berkembang untuk
belajar dari kesalahan seperti mendorong tanggung jawab dan pembelajaran dari
viii
kesalahan. Kebijakan ini seharusnya lebih selektif dalam menentukan tanggung
jawab, sehingga hanya karyawan yang bertugas pada saat kejadian yang
dikenakan ganti rugi, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Pihak
perusahaan hendaknya menerapkan sistem keamanan yang lebih ketat seperti
pemasangan CCTV, sensor barang, dan alaram untuk mencegah pencurian serta
keamanan dalam pengiriman barang