Seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, terjadi
perkembangan dalam konsep perumahan. Salah satunya konsep perumahan
syariah yang hadir untuk menjawab keinginan masyarakat muslim terhadap
perumahan yang Islami. Di Kalimantan Selatan, keberadaan perumahan syariah
belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip syariah serta kearifan lokal. Oleh
sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk; 1) menemukan fakta terkait konsep
perumahan syariah yang sudah eksisting di Kalimantan Selatan. 2) menciptakan
integrasi prinsip syariah, perumahan modern dan kearifan lokal pada perumahan
syariah.
Metode yang digunakana dalam penelitian ini adalah metode normatif
empiris dengan mengkaji aturan hukum dan praktik hukum di masyarakat. Metode
empiris
digunakan untuk menemukan fakta mengenai penerapan nilai-nilai
syariah dalam praktik perumahan syariah yang sudah ada di Kalimantan Selatan.
Adapun metode normatif digunakan untuk menciptakan integrasi prinsip syariah,
perumahan modern dan kearifan lokal guna menghasilkan konsep perumahan
syariah yang terintegrasi.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perumahan syariah
yang sudah eksisting dan secara konsisten diterapkan di Kalimantan Selatan baru
sebatas penggunaan transaksi syariah. Dari 6 perumahan syariah di Kalimantan
Selatan hanya ada 2 perumahan syariah (Al Mumtaz Residence Hikmah Banua
dan The Royal AlFath Residence) yang mengakomodir nilai-nilai syariah,
meskipun tidak sepenuhnya. Uniknya, terdapat 2 perumahan modern di
Kalimantan Selatan (Kota Citra Graha dan Perumahan Grand Permata) yang
sejatinya tidak menggunakan label syariah justru lebih mencerminkan nilai-nilai
syariah, perumahan modern, dan kearifan lokal dibanding 4 perumahan syariah
lainnya (Perumahan Syariah Indonesia Ajon, Taman Hijrah Banjarbaru,
Perumahan Raudhatul Muhibbin dan Perumahan Syariah Mahantas Modern
Land).
Konsep perumahan syariah yang mengintegrasikan prinsip syariah,
perumahan modern, dan kearifan lokal dapat diwujudkan dalam empat aspek
yakni proses, legalitas, desain, dan transaksi (ProLegDeSi). Pada aspek proses,
pengembangan perumahan syariah diawali dengan niat pengembang untuk
membangun perumahan yang menerapkan nilai-nilai syariah dan berakhir ketika konsumen mulai menempati rumah baru. Pada aspek legalitas, diperlukan adanya
sertifikasi perumahan syariah dari lembaga berwenang agar label syariah bukan
hanya sebagai atribut untuk menarik minat konsumen. Pada aspek desain,
perumahan syariah harus memiliki desain yang memudahkan penghuninya
menjalankan ibadah, memiliki filosofi Islam, melindungi privasi penghuninya,
memudahkan ramah-tamah antar penghuninya, serta mencerminkan nilai-nilai
kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kekokohan, dan kesederhanaan.
Pada aspek transaksi, selain harus menggunakan akad-akad syariah, transaksi
perumahan syariah juga harus memperhatikan jenis hak yang dijual, yakni hak
milik dan bukan hak guna bangunan. Kombinasi keempat aspek tersebut pada
akhirnya akan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam perumahan syariah
sebagaimana yang ingin dicapai maqashid syariah