Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip syariah pada wisata ziarah
Makam Datu Kelampayan di Kelampayan, Kabupaten Banjar, berdasarkan Fatwa
DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kabupaten Banjar, terutama di Martapura
dikenal sebagai "Kota Serambi Mekkah," memiliki tradisi keagamaan yang kental,
dengan destinasi wisata religius yang banyak dikunjungi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan dan
aktivitas di lokasi tersebut dengan prinsip syariah. Metode penelitian
menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer dan jenis penelitian
empiricial legal research, dari observasi dan wawancara terhadap juru pelihara
makam dan pedagang sekitar. Data dianalisis berdasarkan ketentuan Fatwa DSN
MUI, khususnya terkait destinasi wisata syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip syariah telah
diterapkan, seperti kemaslahatan umum, keamanan, kebersihan, dan fasilitas
ibadah yang memadai. Namun, ditemukan kendala dalam sertifikasi halal produk
makanan dan minuman yang dijual pedagang, serta kurangnya pemisahan gender
selama kegiatan ziarah. Beberapa pedagang belum memiliki sertifikat halal MUI
karena kurangnya pemahaman dan anggapan bahwa produk mereka sudah halal.
Penerapan prinsip syariah di Makam Datu Kelampayan secara umum memenuhi
standar Fatwa DSN-MUI, namun perlu peningkatan kesadaran tentang sertifikasi
halal dan penataan ulang terkait pemisahan gender