Sistem keuangan syariah menegaskan pentingnya pengelolaan dana yang
berlandaskan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan mutlak terhadap riba,
ketidakjelasan transaksi (gharar), dan praktik spekulatif (maysir). Namun dalam
implementasinya, perbankan syariah kerap menghadapi persoalan terkait dana yang
bersumber dari aktivitas non-halal, seperti pendapatan bunga dari transaksi dengan
lembaga keuangan konvensional. Dana ini kemudian dialokasikan untuk program
tanggung jawab sosial (CSR), memunculkan dilema etis mengenai keabsahan dan
dampak spiritualnya. Peneliti pun tertarik untuk mengkaji perspektif ulama
Banjarmasin tentang pemanfaatan dana non-halal untuk kegiatan sosial serta landasan
syariah yang mendasari pandangan mereka.
Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 5 tokoh ulama terkemuka
di Banjarmasin yang memiliki otoritas keagamaan dan keterlibatan aktif dalam
masyarakat. Analisis data dilakukan mengikuti kerangka analisis Miles dan Huberman
yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
ini menunjukkan perbedaan pandangan di kalangan ulama.
Sebagian besar informan (3 dari 5 ulama) membolehkan penggunaan dana non
halal untuk kepentingan sosial dengan beberapa ketentuan ketat, termasuk transparansi
pengelolaan dan alokasi eksklusif untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan
infrastruktur sosial atau program pemberdayaan. Argumentasi mereka didasarkan pada
prinsip darurat (kebutuhan mendesak) dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, dua ulama
lainnya secara tegas menolak praktik ini karena dianggap mengandung unsur riba dan
bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Konsensus muncul dalam
penegasan bahwa dana tersebut sama sekali tidak boleh dimanfaatkan untuk
keuntungan pribadi atau operasional lembaga